M. Hudi Asrori S
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLIKASI KETENTUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

YUSTISIA Vol 87 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi praktis dan teoritis ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.jenis data adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi pustaka, dianalisis dengan teknik editing analysis style.implikasi praktis adanya ketentuan tjSL dalam UUPtadalah pengaturan tjSL masih perlu diperjelas dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Belum seluruhnya perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena masih terdapat persepsi bahwa alokasi tjSL itu tidak wajib dan dalam pelaksanaanya tidak ada kontrol yang baik dari pemerintah, serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menyalurkan tjSL. implikasi teoritisnya adalah adanya paradok dalam diskursus hukum korporasi di indonesia, yaitu: pertama, regulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam UUPtmerefleksikan kesalahpahaman atau, paling tidak, ketidaktahuan tentang anatomi dan sejarah hukum korporasi. Kedua, regulasi tjSL perusahaan dalam praktik realistisnya menjadikan karakteristik hukum korporasi indonesia tumpang tindih dengan hukum-hukum yang sudah ada.Ketiga, pemerintah menutupi ketidakmampuan law enforcementhukum yang sudah ada dengan memproduksi hukum baru, bukan dengan memperkuat pelaksanaan hukum yang ada dan aparatur hukumnya

TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

YUSTISIA Vol 75 (2008)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The regulation off Hajj Pilgrimage faces manyproblems resulting from the government policy in hajjpilgrimage management, including the rules ofthis system. This ispotential to bring several interests losses, therefore, the relevant issue to be addressediswhether the system ofhajjpilgrimage implementation gives protection to thepilgrims interest. The research belongs to normative research andaims to study oflaw. It orderto comprehend the reality which is both subjective and interpretative. It conducts qualitative analysis. The data reveal that the system ofhajj pilgrim implementation in Indonesia iscentralistic by the Department ofReligious Affrairs which holds dual functions as regulatorand operatoratthe same time.This system has been unable to protect the interests of Hajj pilgrim aseverything is determined by the Departementin one-sidedmanner. The Departement ofReligious Affrairs has anormative accountability

PRANATA HUKUM BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM TATA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Yustisia Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2012): MEI-AGUSTUS
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn the transition system of modern life with all the phenomena that arise, at present, there are patterns of local wisdom and the life that holds fast to the principle ofl ifeis based on national values and moral, as well as discipline and obedience to the rules applicable in the environment. It exists in the Java community, especially in the Palace of Yogyakarta Sultanate. The conceptof national and state basis for a civilizednation Indonesia based on the persistence of religion and practice their religion according to their beliefs. Constitutionally this concept set for thin the Grundnorm Pancasila and Undang Dasar1945. Institutions based on local wisdom (Java) as aservicein the life of the nation is to up hold the principle of national unity Bhineka Tunggal Ika, the work ethic Tan Hana Dharma Mangrowa, based on the principle, Manunggaling Kawulo Gusti, Golong Gilig implemented, with the credo of service Nyawiji, Greget, Sengguh and Ora Mingkuh, to realize Hamemayu Hayuning Bawono as a primary goal in the life of the nation is prosperous, fairly and prosperous

STATUS PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING AKIBAT DIKABULKANNYA PEWARGANEGARAAN PARA PEMEGANG SAHAM

Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.681 KB)

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan hukum permodalan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing akibat dikabulkannya pewarganegaraan para pemegang saham. dan mekanisme perubahan permodalan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing akibat dikabulkannya pewarganegaraan para pemegang saham. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang studi Dokumen/Kepustakaan dan buku atau dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini pertama, Akibat pewarganegaraan pemegang saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur asing sebagai syarat Penanaman Modal Asing sehingga kedudukan hukum Perseroan Terbatas Modal Asing secara de facto menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri namun secara de jure masih menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. Kedua, perubahan status permodalan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri tidak diatur dalam peraturan manapun sehingga menjadikan perubahan status kepemilikan modal akibat pewarganegaraan yang seharusnya hanya perubahan identitas para pemegang saham menjadi seolah-olah terjadi peralihan kepemilikan modalKata Kunci : Perseroan Terbatas; Penanaman Modal Asing; Penanaman Modal Dalam Negeri; Pewarganegaraan