Dahlan Ali
Unknown Affiliation

Published : 15 Documents
Articles

Found 15 Documents
Search

Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa Nazaryadi, Nazaryadi; Adwani, Adwani; Ali, Dahlan
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.715 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v1i1.12276

Abstract

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menetapkan hak-hak narapidana meliputi hak mendapatkan perawatan, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Kenyataannya, pemenuhan hak kesehatan narapidana belum terpenuhi,  antara lain : ruang hunian yang tidak memenuhi standar kesehatan (luas 3x5 m dihuni 9 narapidana), terdapat 1 kamar mandi dan WC didalam kamar serta ventilasi udara yang kecil. Begitu juga jika narapidana memerlukan pengobatan, tidak ada tenaga medis yang siaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak kesehatan dan kalori bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa. Jenis penelitian ini adalah yuridis Empiris, dengan pendekatan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa. Data terdiri dari data sekunder (berupa Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang pemenuhan Hak Narapidana dan Tahanan) dan data Primer (pengamatan dan wawancara kepada responden dan informan). Hasil Penelitian, pemenuhan hak kesehatan belum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum sesuai standar minimal pelayanan kesehatan narapidana dan pelaksanaan pemenuhan kalori dalam makanan narapidana di Lapas tersebut, belum memenuhi standar angka kecukupan gizi. Kesimpulan, pemenuhan hak kesehatan dan pelaksanaan pemenuhan kalori bagi narapidana di Lapas tersebut belum sesuai seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Article 14 act 12 of 1995 the rights of the prisoners; to have treatment, rights to have health service and decent food. In fact, they are rights not well fulfilled the detaining room of 3x5m with 9 prisoners, one toilet and bathroom and narrow ventilation. Besides, when the prisoners savere sickness, there is no paramedis available on call. The problems, how is the fulfillment of the rights to health and how is the implementation of fulfillment of nutrision standar to the prisioners in the class III probation center of langsa?. This aims at knowing and explaining the fulfillment and protection of the rights to health to the prisioners and knowing and explaining implementation of fulfillment of nutrision standar to the prisioners. The kind of this research is yuridical-empirical by using case-study. The result, the fulfillment of rights to health of prisioners does not meet the standar of existing regulation implementation of fulfillment the nutrition of food of the prisioners does not meet index of the nutrition that decided in existing regulation. The conclution is fulfillment of rights to health of prisioners and implementation of fulfilment the nutrition of food of the prisioners in existing regulation.
PEMAHAMAN DAN SIKAP MAHASISWA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Pada Mahasiswa Hukum Dan Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala Pengguna Media Sosial) Nurbayani, Siti; Ali, Dahlan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 3 (2017): Agustus 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.78 KB)

Abstract

ABSTRAK - Penelitian ini berjudul “Pemahaman Dan Sikap Mahasiswa Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Mahasiswa Hukum Dan Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala Pengguna Media Sosial)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemahaman dan Sikap Mahasiswa Terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif agar dapat dilakukan analisis statistik. Populasi penelitian ini adalah 1.738 orang dan setelah menggunakan rumus Slovin dengan kelonggaran ketidaktelitian 10% dari jumlah populasi, maka besarnya sampel yang diambil adalah 100 responden berasal dari mahasiswa Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Komunikasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dependensi efek komunikasi massa yang pengaruh media ditentukan oleh hubungan timbal balik antara media dan masyarakat. Keinginan individual untuk informasi dari media adalah variabel utama dalam menjelaskan mengapa pesan media memiliki 3 efek yaitu : efek kognitif, afektif dan behavior. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang skala pengukurannya menggunakan skala likert dan diolah secara statistik dengan program SPSS versi 21.0 yaitu uji validitas dan reliabilitas, analisis tabel tunggal, dan analisi statistik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) dikategorikan tinggi atau sebanyak 65 orang (65%) menjawab setuju. Kemudian sikap responden terhadap kedua pasal tersebut dikategorikan tinggi atau sebanyak 50 orang (50%) menjawab setuju. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan sikap mahasiswa terhadap UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berada pada kategori tinggi. Kata Kunci    : Pemahaman, Sikap, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)         Understanding and Students Attitudes Against Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transaction (A Study on law and Communication students at Syiah Kuala University of Social Media Users ABSTRACT - This study entitled "Understanding and Students Attitudes Against Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transaction (A Study on law and Communication students at Syiah Kuala University of Social Media Users)". This study aims to determine the Student Attitudes Toward Understanding and students attitudes against law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). The method used in this research was descriptive method with quantitative approach in order to do statistical analysis. The population was 1,738 people, and after using the slovin formula with concession of  inaccuracy 10% of the total population, therefore, the size of the sample taken was 100 respondents came from the student of Law Faculty and Communication Studies. The theory used in this study was the effect of dependency theory of mass communication which media influenced is determined by the reciprocal relationship between media and society. The willingness of individuals to information from the media is the main variable in explaining why media messages has three effects, namely: effects of cognitive, affective and behavioral. Primary data in this study were obtained from the questionnaire using a Likert scale measurement scale and statistically processed with SPSS version 21.0 is test validity and reliability, a single table analysis, and analysis of descriptive statistics. Based on the results of this study, it can be concluded that students understanding of the information and electronic transaction Law Article 27 section (3) and Article 45 section (1) categorized as high or as many as 65 people (65%) responded to agree. Then the attitudes of respondents to both articles categorized as high or as many as 50 people (50%) responded to agree. Thus, it can be concluded that the understanding and attitudes of students to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transaction at the high category.Keywords: Understanding, Attitude, Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE)     Pemahaman Dan Sikap Mahasiswa Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Mahasiswa Hukum Dan Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala Pengguna Media Sosial)
Eksekusi Uang Pengganti terhadap Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Ginanjar, Mohamad; Ali, Dahlan; Mahfud, Mahfud
Kanun : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 2 (2016): Vol. 18, No. 2, (Agustus, 2016)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.444 KB) | DOI: 10.24815/kanun.v18i2.5927

Abstract

ABSTRAK. Pasal  18  ayat  (1) huruf  b Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001 tentang  perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTPK) mengatur bahwa: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi hal ini dapat dilihat dalam.” Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 mengatur keadaan kondisional, apabila dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti jumlah barang yang dimiliki terpidana tidak mencukupi lagi, harus diajukan melalui gugatan perdata ke pengadilan. Dengan demikian ketentuan yang mengatur penerapan jumlah Pembayaran uang pengganti, bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Masalah pokok penelitian ini ialah (1) Bagaimana mekanisme yang diterapkan guna melakukan penggantian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi? (2) Apakah kendala yang dihadapi pihak eksekutor dalam melakukan penggantian keuangan negara? (3) Apakah upaya yang dilakukan pihak Kejaksaan apabila Terpidana tidak sanggup melakukan penggantian keuangan negara? Penelitian dan pengkajian ini bertujuan menjelaskan mekanisme yang diterapkan guna melakukan penggantian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, kendala yang dihadapi eksekutor dalam melakukan penggantian keuangan negara, dan upaya yang dilakukan pihak Kejaksaan apabila Terpidana tidak sanggup melakukan penggantian keuangan negara. Execution of Money in Lieu of Convict Corruption by the High Attorney Aceh  ABSTRACT. Article 18 Section 1 capital b Law Number 20 of 2001 about changes of legislation Number 31 of 1999 about eradication of corruption regulates that : “reimbursement as much as the properties gotten from the act of corruption”. The Handbill by the Supreme Court Number 4 of 1988 regulates conditionals condition if on the execution of reimbursement from the properties of the convict is insufficient, must be filled from the civil law court. Thus, the  requirements which regulates the application of reimbursement summation is done to recover the state losses from criminal act of corruption. The research main subjects are (1) What is the mechanism applied to conduct reimbursement of financial state in criminal act of corruption? (2) What are the obstacles faced by the executors in conducting reimbursement ? (3) What is the efforts performed by the Attorneys if the Convict cannot do the reimbursement ? This research study aims to explain the mechanism applied in conducting reimbursement of state finance in criminal act of corruption, the obstacles faced by the executors in conducting the financial reimbursement and the efforts done by the Attorney in the condition on the Convict fail to do financial reimbursement.
Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Hakim Maulana, Sayid Andi; Ali, Dahlan; Saleh, Muhammad
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 2: Agustus 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.803 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v2i2.11635

Abstract

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 60 ayat (3) “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”, ayat (4) “Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum”. Namun hingga saat ini masih ditemukan putusan pengadilan yang sama sekali tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Permasalahan yang perlu dikaji apakah sebab Hakim tidakmempertimbangkanLaporanPenelitianKemasyarakatan, dan bagaimanakah konsekuensihukumjikatidakdilaksanakannyaLaporanPenelitianKemasyarakatan.Tujuanpenulisanini untukmengetahuisebab Hakim tidakmempertimbangkanLaporanPenelitianKemasyarakatan dan untuk mengetahuikonsekuensihukumjikatidakdilaksanakannyaLaporanPenelitianKemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwadalammemutuskanperkaraanak yang berhadapandenganhukum,Hakim memilikialasanterhadaptidakmenguraikanlaporanpenelitiankemasyarakatanpadaputusan karena Hakim padaprinsipnyasudahmempertimbangkanlaporanpenelitiankemasyarakatan. Konsekuensihukumjika Hakim tidakmempertimbangkanLitmas yaitu anak masih tetap bisa ditahanuntuk proses peradilan yaitu perbaikan Putusan. Disarankan agar Hakim dapat mengulasisi materi dari Litmas dalam putusannya, termasukrekomendasi yang diberikanolehBapas.DisarankankepadaKementerianHukumdan HAM supayamemperhatikanketersediaantenagafungsionalBapassertapeningkatankompetensi agar menghasilkanLitmas yang semakinbaik sehingga jauh dari persepsi “copy paste”Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child, in Article 60 paragraph (3) "The judge is obliged to consider the reports of the research community from the community Supervisor before dropping the lawsuit verdict "paragraph (4) In terms of Community research reports as referred to in paragraph (3) are not considered in the judge's verdict, the verdict is annulled by law ". However up to now still found the Court ruling that simply does not consider research report. Problems that need to be examined whether because the judge did not consider Viable research report, and how do the legal consequences if it does not tackle in the research report. The purpose of this writing is to know because the judge did not consider the report of the Research Community and to know the legal consequences if it does not tackle in the research report. The research method used i.e. empirical juridical. Based on the results of the research it is known that in deciding a child dealing with matters of law, The judge has a reason against civic research report outlines not at ruling because Judges in principle had already been considering a research report. The legal consequences if the judge does not consider Litmas i.e. children still could be detained for judicial process, namely the improvement award. It is recommended that Judges can mengulasisi material from Litmas in an award, including the recommendations given by Bapas. It is recommended to the Ministry of Justice and human rights in order that notice of the availability of functional competency enhancement as well as Bapas in order to produce better Litmas so far from the perception of "copy paste".
Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hidayatullah, Ridha; Sarong, A. Hamid; Ali, Dahlan
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 1, No 3: Desember 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.989 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v1i3.9641

Abstract

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai bentuk penyempurnaan dari qanun sebelumnya. Salah satu tindak pidana dalam qanun tersebut adalah maisir. Tindak pidana maisir diatur pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22. Dalam pasal-pasal di atas telah ditentukan batasan hukuman minimal dan maksimal terhadap pelaku, tergantung pada nilai taruhan. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah: Mekanisme pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir di Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pentingnya mekanisme pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dalam Qanun Jinayat dan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan terhadap pelaku tindak pidana maisir berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan hukuman terhadap terpidana maisir dalam wilayah hukum Banda Aceh berjalan efektif.Qanun Number 6, 2014 on the Law Jinayat (islamic criminal law) as the revision of the previous qanuns. Maisir (gambling) is regulated by Articles 18, 19, 20, 21, 22. This is not set in the previous qanun. This research, are going to rise the problems, namely: The mechanism of punishment for gamblers and the effectiveness of the application of criminal penalties against gambling in Banda Aceh. This study aims to describe and analyze the importance of the implementation mechanisms of the criminal punishment of gambling in qanun jinayat and effectiveness of the application of criminal penalties against gamblers in Banda Aceh. This is empirical legal research with empirical juridical kind. The approach in this study is the approach of law (statute approach). The findings show that the mechanism of inquiry, investigation, prosecution and judgment to the criminal run in accordance with applicable regulations. The application of the punishment against the convicted gamblers in the jurisdiction of Banda Aceh has not been effective.
Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik Setyawati, Desy Ary; Ali, Dahlan; Rasyid, M. Nur
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 1, No 3: Desember 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.425 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v1i3.9638

Abstract

Transaksi elektronik adalah  suatu transaksi perdagangan atau perniagaan baik berupa penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik yang terhubung melalui internet. Dengan adanya transaksi elektronik sangat menguntungkan bagi pihak konsumen dalam memilih berbagai jenis barang namun pelanggaran hak-hak konsumen sangat memungkinkan terjadi  mengingat transaksi elektronik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi konvensional. Untuk itu diperlukannya perlingan hukum terhapa konsumen dalam jual beli barang yang mengandung unsure penyalahgunaan keadaan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penyalahgunaan keadaan yang sering dilakukan oleh pihak pelaku usaha adalah melanggar Pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen. Penyalahgunaan keadaan juga dapat dilakukan oleh pihak pelaku usaha dengan mencantumkan klausula baku tidak sesuai dengan Pasal 18 UUPK tentang larangan pencantuman klausula baku.  Akibat dari penyalahgunaan keadaan dari pihak pelaku usaha mengakibatkan pihak konsumen mengalami kerugian dan mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Selain UUPK dalam transaksi elektronik mengenai perlindungan terhadap konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). UUITE menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang terdapat dalam Pasal 9 UUITE yang menyatakan bahwa,” Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Pasal ini menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi yang sebenarnya mengenai toko online miliknya dan informasi terkait pencantuman klausula baku untuk menghindari terjadinya wanprestasi antara pihak konsumen dan pelaku usaha. Dalam kondisi seperti ini sepatutnya negara hadir terutama dalam wujud hukum yang mengatur dan memberi perlindungan kepada konsumen, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1  UUPK menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.Electronic transaction is a trading or commercial transaction in the form of distributing, purchasing, selling, marketing of goods and services by using electronic media connected via internet. With the electronic transaction is very beneficial for the consumer in choosing various types of goods but violations of consumer rights is possible because electronic transactions have characteristics different from conventional transactions. Therefore, the need for legal relief on consumers in buying and selling of goods containing elements of misuse of the circumstances associated with the Act Number 8, 1999 concerning Customer Protection (UUPK). Abuse of the state that is often done by the business actor is violating Article 4 UUPK concerning consumer rights. Abuse of the situation can also be done by the business actor by stating the standard clause does not comply with Article 18 UUPK about the ban on the inclusion of the standard clause. As a result of misuse of the circumstances of the business actors resulted in the consumer losses and resulted in a default. In addition to UUPK in electronic transactions concerning consumer protection is also regulated in the Information and Electronic Transaction Act (UUITE). UUITE explains the business actors' responsibility to consumers contained in Article 9 UUITE states that, "Business actors offering products through electronic systems must provide complete and correct information relating to the terms of contracts, producers and offered products". This Article describes the responsibility of business actors in providing actual information about their online store and information related to the inclusion of standard clauses to avoid the occurrence of wanprestasi between the consumer and business actor. Under these circumstances, the state should be present primarily in the form of laws that regulate and provide protection to consumers, as described in Article 1 point 1 UUPK mention that Consumer Protection is any effort that ensures legal certainty to provide protection to consumers.
Dana Titipan Yang Tidak Diketahui Ahli Waris Pemiliknya di Baitul Mal Kota Banda Aceh Suryadi, Suryadi; Ali, Dahlan; Mansur, Teuku Muttaqin
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 1, No 3: Desember 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.602 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v1i3.9643

Abstract

Pasal 8 Ayat (1) huruf e Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menyebutkan Baitul Mal dapat bertindak sebagai pengelola harta yang tidak diketahui pemilik/ahli waris berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah. Banyaknya tanah pasca bencana tsunami yang tidak diketahui lagi pemilik/ahli warisnya menimbulkan permasalahan dalam penanggulangannya. Pemerintah Kota Banda Aceh berencana melakukan rekonstruksi pembangunan kota yang berdampak pada lahan tanah, sehingga dikeluarkan sejumlah dana ganti rugi dari Pemerintah Kota Banda Aceh yang dititipkan pada Baitul Mal Banda Aceh, berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah. Keseluruhan dana titipan hanya sebagian kecil yang telah diketahui pemilik/ahli warisnya dan telah diambil dana titipan dari Baitul Mal Banda Aceh.Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Baitul Mal mendayagunakan dana titipan tanah terlantar yang tidak diketahui pemilik/ahli warisnya, dasar hukum yang digunakan Baitul Mal dalam mendayagunakan dana titipan tanah terlantar, dan kendala dan solusi Baitul Mal dalam mendayagunakan dana titipan tanah terlantar yang tidak diketahui pemilik/ahli waris.Article 8 Paragraph (1) letter e Qanun no. 10 Year 2007 about Baitul Mal mention Baitul Mal can act as a manager of property unknown to the owner / heir based on the decision of the Mahkamah Syar'iyah. The amount of land after the tsunami disaster of unknown again the owners / heirs cause problems in handling. The Municipal Government of Banda Aceh plans to reconstruct urban development that affects land, so that a number of compensation funds from Banda Aceh City Government are deposited in Baitul Mal Banda Aceh, based on the Decision of the Syar'iyah Court. The entire deposit fund is only a small portion that has been known to the owner / heir and has taken funds from the Baitul Mal Banda Aceh. The purpose of this paper is to know and examine how Baitul Mal utilize the funds of land abandoned land unknown to the owner / heirs, the legal basis used Baitul Mal in utilizing funds abandoned land, and constraints and solutions Baitul Mal in utilizing funds abandoned land not known to the owner / heir.
Penyelesaian Kredit Kupedes Bermasalah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Pada PT. BRI (Persero) Tbk Yuliansyah, Dedy; Ali, Dahlan; Rahayu, Sri Walny
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.339 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v1i1.12291

Abstract

Dalam rangka membangun demokrasi ekonomi, Usaha Mikro perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan. Oleh karenanya, pembiayaan atau pemberian pinjaman dalam bentuk perjanjian kredit terhadap usaha mikro perlu diatur dengan baik. Bank BRI melalui produk kredit Kupedes melayani para pelaku Usaha Mikro dengan baik. Namun, dalam praktinya, banyak terjadi permasalahan seperti timbulnya tunggakan kredit oleh pelaku Usaha Mikro.In order to build economic democracy, Micro, they need to be empowered as an integral part of the people's economy that have position, role, and strategic potential to provide a more balanced, developed and justice. Therefore, financing or lending in the form of credit agreements to Micro need to be properly regulated. However, in practice, there are many problems such as the arising of credit attempted by the agent of Micro.
Kekuasaan Pengaturan Mahkamah Agung Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Sistem Hukum Pidana Herman, Ully; Din, Mohd.; Ali, Dahlan
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 2: Agustus 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.345 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v2i2.11636

Abstract

Dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa lembaga untuk melakukan penegakan hukum selain hakim, yaitu Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai penuntut umum, dalam praktiknya penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dapat menggangu tertib hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum baik itu penyidik dan jaksa penuntut umum. Kekuasaan pengaturan Mahkamah Agung tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam sistem hukum pidana yaitu peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dan Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam sistem Peradilan pidana, pada dasarnya sudah berjalan akan tetapi masih belum efektif dikarenakan masih dijumpai pro dan kontra.A criminal justice system includes several institutions for enforcing law besides judges, they are Police as investigators and prosecutors as public prosecution, in its practice the application of Perma Number 2, 2012 might have troble on legal issue and cause legal uncertainty either investigators and prosecutors. The power of regulating the Supreme Court on the limits of petty crimes and the amount of fines in the Indonesian Criminal Code in the criminal law system that is the Supreme Court Regulation Number 2, 2012 ordered by higher regulations or established by authority, and the Implementation of Perma Number 2, 2012 on the Adjustment Limit of Petty Crimes and the amount of fines in the Criminal Code in the criminal justice system, basically it has been going but it is still not effective as there are pros and cons.
Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Putra, Muhammad Gempa Awaljon; Ali, Dahlan; Mahfud, Mahfud
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 2: Agustus 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.182 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v2i2.11627

Abstract

Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, termasuk salah satu kategori tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana korupsi. Lembaga Kejaksaan memiliki struktur organisasi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, Jaksa Agung dibantu oleh para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan jajaran Kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di Provinsi Aceh. Dengan sumber kewenangan dan struktur yang kompleks sudah seharusnya Kejaksaan Tinggi Aceh mampu memberikan dampak yang signifikan untuk menekan angka korupsi dan pengembalian kerugian negara. Pemberantasan tindak pidana korupsi pada masing-masing tahapan mempunyai kendala yang berbeda, secara umum kendala yang terjadi dari dua arah yaitu dari jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh sendiri berupa kurangnya personil, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus ditingkatkan dan kendala dibidang koordinasi dengan lembaga terkait yang mendukung berjalannya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, sedangkan dari eksternal Kejaksaan kendala yang dihadapi dalam hal terbatasnya keterbukaan masyarakat atau menutupi informasi terkait dengan tindak pidana korupsi, respon auditor yang relatif lama dan sikap tersangka, terdakwa dan juga terpidana yang tidak kooperatif.Article 30 paragraph (1) subparagraph d that Public Prosecutor Office has the duty and authority to perform investigation to certain crimes under the law, including one particular category of offenses named criminal offense of corruption. The Public Prosecutor Office has an organizational structure throughout the territory of Indonesia. In implementing the eradication of corruption, the Attorney General is assisted by the Chiefs of Public Prosecutor Office throughout Indonesia. The Aceh Public Prosecutor Office is the an Indonesian Public Prosecutor Office with the duty area in Aceh Province. With a complex source of authority and structures, the Office of Aceh Public Prosecutor should be able to have a significant impact on reducing corruption and state losses. Each stage has different obstacles. In general the constraints that occured from two directions were that Office of Aceh Public Prosecutor itself lacked personnel, the quality of Human Resources had to be improved and Office of Aceh Public Prosecutor had coordination constraints with relevant institutions supporting the handling and settlement of corruption criminal offense, while the external factors were that constraints faced were in the form of limited public disclosure or covering information related to corruption crime, relatively long auditor response and the attitude of suspect, defendant as well as convict were uncooperative.