Habib Adjie
Notaris & PPAT di Surabaya

Published : 10 Documents
Articles

Found 10 Documents
Search

PENDIRIAN YAYASAN PASCA PUTUSAN MKRI : PENYELENGGARA PENDIDIKAN FORMAL OLEH SWASTA KEMBALI KE YAYASAN

Syiar Hukum Vol 12, No 2 (2010): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The law Number 9 Year 2009 concerning Educational Legal Entity which, among others, lost the binding force by the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI), with the decision number 11-14-21-126-136 / PUU-VII/2009, dated March 31, 2010. The verdict has ended the implementation of formal education in the form of Educational Legal Entity. Therefore, a formal education held by the private entity shall be performed by a foundation. Nevertheless, there is a problem which has to be solved,   namely the problem which is associated with the provisions of Article 39 of Government Regulation number 63 Year 2008. This paper tries to find solutions of formal education by private entity post-decision of Constitutional Court of Republic of Indonesia.

Filsafat Ilmu Ilmu Hukum

Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol 24, No 4 (2006)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11755.06 KB)

Abstract

Filsafat Ilmu Ilmu Hukum

Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee 
yang Diperoleh Akibat Pewarisan

Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.816 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemilikan tanah pertanian absentee yang diperoleh akibat pewarisan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang menganalisis fenomena objek kajian dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approcah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi ahli waris pemilik hak atas tanah absentee yang bertempat tinggal di luar daerah dalam hal ini perlindungan hukum telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada ahli waris, apabila pewarisan telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan dalam artian ahli waris adalah benar-benar ahli waris dari pemilik tanah absentee, serta ahli waris tersebut pada kenyataannya menggarap tanah pertaniannya.

Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859k/Pdt/2011)

Res Judicata Vol 1, No 1 (2018): Volume 1 Nomor 1 Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.037 KB)

Abstract

Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan. Namun upaya hukum dari debitur berupa gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi ditangguhkan dan permohonan restrukturisasi kredit menimbulkan permasalahan baru.Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang upaya hukum debitur untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur hanya dapat mengajukan gugatan penangguhan lelang eksekusi hak tanggungan apabila didasarkan pada adanya cacat hukum pada perjanjian kredit atau hutang piutang atau perjanjian pengikatan hak tanggungan. Tidak adanya restrukturisasi pinjaman tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi hak tanggugan.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perjanjian Pendahuluan Dalam Jual Beli Atas Satuan Rumah Susun Yang Dipasarkan Dengan Cara Pre Project Selling

Res Judicata Vol 1, No 1 (2018): Volume 1 Nomor 1 Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.758 KB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun pemasaran rumah susun sudah dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan. Pelaksanaan jual beli satuan unit rumah susun yang seperti itu dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu atas unit yang akan dibeli, kemudian dituangkan dalam perikatan pendahuluan dalam bentuk bukti konfirmasi pemesanan. Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut Apakah Surat Konfirmasi Pemesanan Pembelian Rumah Susun dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen apabila pengembang wanprestasi sebelum dilakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam jual beli rumah susun antara pengembang dengan konsumen, tanggung jawab pengembang dapat dilihat sejak dikeluarkannya brosur penawaran rumah susun oleh pengembang. Brosur yang dikeluarkan oleh pengembang bisa juga dijadikan dasar gugatan bagi konsumen yang merasa dirugikan karena tidak adanya fasilitas seperti yang dijanjikan dalam brosur tersebut. Perlindungan hukum bagi konsumen apabila pengembang wanprestasi sebelum dilakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila kata mufakat tidak dapat tercapai, maka konsumen dapat menggugat melalui pengadilan umum atau bila menempuh jalur diluar pengadilan, pada umumnya jalur yang ditempuh adalah melalui arbitrase. 

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011)

Hukum dan Masyarakat Madani Vol 8, No 2 (2018): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.169 KB)

Abstract

Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan. Namun upaya hukum dari debitur berupa gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi ditangguhkan dan permohonan restrukturisasi kredit menimbulkan permasalahan baru. Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang upaya hukum debitur untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur hanya dapat mengajukan gugatan penangguhan lelang eksekusi hak tanggungan apabila didasarkan pada adanya cacat hukum pada perjanjian kredit atau hutang piutang atau perjanjian pengikatan hak tanggungan. Tidak adanya restrukturisasi pinjaman tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi hak tanggugan.Mortgage within credit agreement plays role as warrant to provide secure for creditor when contract default is happened. Mortgage is conducted through execution of mortgage rights. Nevertheless, legal effort from debtor in form of suit to suspend the auction of mortgage coupled with restructuring of the credit stimulate new.The present research tries to elaborate and examine further about legal protection of debtor in suspending execution of mortgage. Moreover, the present study also tries to study ratio decidendiof Indonesian Supreme Court No 2859K/PDT/2011.The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches. The present study shows that debtor able to propose suspension of mortgage auction when there is some defect within the credit agreement. The absence of credit restructuring can be used as justification to suspend or delay execution of mortgage rights. 

Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global

Jurnal Hukum Respublica Vol 16 No 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.56 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini menjelaskan konsep notaris mayantara dalam menghadapi tantangan persaingan global. Metode penelitian  ini hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal  dengan pendekatan hukum klinis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa selain merujuk pada UUJN-P ditegaskan kewenangan notaris juga berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Pengaturan notaris Indonesia berdasarkan UUJN/UUJN-P dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur bahwa penghadap dalam arti fisik kertas  (secara fisik tanpa media apapun ada dihadapan notaris). Dengan demikian, dokumen yang diperlukan masih harus diperlihatkan fisiknya. Kesimpulan penelitian ini bahwa konsep notaris mayantara menghendaki notaris dalam menjalankan tugas atau kewenangannya berbasis teknologi informasi khususnya dalam pembuatan akta. Dalam konsep ini, bahwa menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan. Tetapi, bisa menggunakan media pandang dengar, tanpa batas kota/provinsi bahkan tanpa batas wilayah negara (borderless). Dengan konsep ini, tidak perlu menghadap langsung dengan cara datang ke kantor notaris.  Dalam pengembangan lebih lanjut, identitas diri penghadap tidak perlu diperlihatkan secara fisik, demikian pula  dokumen yang diperlukan cukup dengan cara mengunduhnya. Dalam konsep ini, bukan hanya tanda tangan yang harus dilakukan secara elektronik, tapi juga dokumen dalam membuat akta.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS TITIPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (894.251 KB)

Abstract

Pelaksanaan tugas jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak lepas dari fungsinya untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Atas dasar pelayanan terhadap masyarakat PPAT seringkali membantu pengurusan peralihan hak atas tanah bagi pembeli dengan menerima titipan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) untuk selanjutnya dibayarkan ke instansi terkait.Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menerima titipan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan upaya hukum pembeli atas titipan BPHTB yang tidak dibayarkan oleh PPAT.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT menerima titipan pembayaran BPHTB dari pembeli adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi berdasarkan kuasa dari penghadap, bukan dalam kedudukannya sebagai PPAT. Dalam konteks tersebut terdapat perikatan antara pribadi PPAT dengan pembeli sehingga terjadi suatu prestasi. Pembeli dapat melakukan gugatan atas dasar wanprestasi apabila BPHTB tidak dibayarkan oleh Pribadi PPAT.  

KEABSAHAN UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS SEBAGAI SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS

Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (878.232 KB)

Abstract

Diundangkannya Peraturan Menteri Hukum Dam Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Ujian Pengangkatan Notaris menjadi permasalahan karena Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai peraturan yang lebih tinggi kedudukannya tidak mensyaratkan adanya Ujian Pengangkatan sebagai syarat pengangkatan Notaris.Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentangratio legisadanya persyaratan Ujian Pengangkatan Notaris dan daya laku Peraturan Menteri Hukum Dam Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Ujian Pengangkatan Notaris.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi ratio legisadanya persyaratan Ujian Pengangkatan Notaris adalah untuk mendapatkan standarisasi dan kualitas tinggi dari tiap Notaris yang akan diangkat sehingga didapatkan Notaris yang benar-benar memiliki pengetahuan yang mumpuni. Peraturan Menteri Hukum Dam Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Ujian Pengangkatan Notaris tidak memiliki daya laku karena meskipun dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri tetapi bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. 

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan

Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 1 (2018): Juni
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3341.216 KB)

Abstract

Abstract: This article examines about legal protection for creditors in relation to the Deed of Giving the Underwriting Rights that are not registered. As a result of the non-registration of the Deed of Giving Rights (hereinafter referred to as APHT) for banking credit agreements made by the parties before a Notary / Acting Officer (hereinafter referred to as PPAT) is a creditor having no prioritized position. Where the form of legal protection that can be given to creditors as a form of anticipation of not registering the APHT is by signing the deed of power of sale at the time of the credit agreement. The creditor's right to the collateral object in the case of the APHT is not registered, that is, it does not give precedence rights compared to other creditors. The purpose of imposing mortgage rights is to provide legal protection and certainty to all parties (especially creditors) and also to fulfill the publicity principle. Article 1 paragraph (1) of the Underwriting Rights Law regulates the provisions concerning to the granting of liability from the debtor to the creditor in connection with the debt pledged as collateral rights. Mortgage rights will not be born without APHT registration. But in practice there are still some PPAT individuals who are late registering the APHT to the Land Office for various reasons, of course this will harm the creditor as the lender. Keywords: Legal protection, Land Deed Making Officer, mortgage rights.   Abstrak: Jurnal ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi Kreditur terkait adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan yang tidak didaftarkan.Akibat hukum dari tidak didaftarkannya Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT) terhadap perjanjian kredit perbankan yang dibuat para pihak di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) adalah kreditur tidak memiliki kedudukan yang diutamakan. Di mana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur sebagai bentuk antisipasi tidak didaftarkannya APHT adalah dengan penandatanganan akta kuasa menjual pada saat akad kredit. Hak kreditur terhadap benda jaminan dalam hal APHT tidak didaftarkan yaitu tidak memberikan hak saling mendahului dibandingkan dengan Kreditur lainnya.Tujuan dari pembebanan hak tanggungan adalah dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua pihak (khususnya kreditur) dan juga untuk memenuhi asas publisitas. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur ketentuan mengenai pemberian hak tanggungan dari debitur kepada kreditur sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan hak tanggungan. Hak tanggungan tidak akan lahir tanpa adanya pendaftaran APHT. Namun pada praktiknya masih dijumpai beberapa oknum PPAT yang terlambat mendaftarkan APHT ke Kantor Pertanahan dengan berbagai alasan, tentu saja hal ini akan merugikan pihak kreditur sebagai pemberi kredit. Kata Kunci:    Perlindungan hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah, hak tanggungan.