Mukhlishin, Ahmad
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengambilan Harta Wakaf Perpektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016) Mukhlishin, Ahmad; Arifin, Teguh; Dimyati, Muhammad
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2018): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.384 KB) | DOI: 10.30656/ajudikasi.v2i1.620

Abstract

According to Islamic Law, Wakaf is to give up land or other objects that can be utilized by the Islamic Ummah without damaging the Wakaf objects and to grant the Wakaf objects to someone or to a legal entity to be utilized for the benefit of Islamic Ummah. Based on Agrarian Law, wakaf is an eternal transfer of right. The consequence is that the land becomes institutionalized forever and the right to land can no longer be transfered to the other partie either by means of trading, exchanging, granting and so on unless there is a legal reason allowing it.his analytical descriptive study with sociological juridical approach described the fact found in the community of Percut Jati Agung subdistrict. The result of this study showed that the problematic of wakaf land registrationin in karang anyar Percut jati agung  subdistrict, lampung selatan District were 1) the community members living in Percut jati agung Subdistrict did not understand much especially about wakaf land registration and certification, 2) the wakif (the one donates the wakaf object) could not issue the certificate for the donated land, while the declaration of wakaf (donation) had been made at KUA by PPAIW, and 3) the personnel working of KUA or BPN was very minimal that many declarations of donated land at KUA or Registrations of the donated land at BPN have not been handled. In the process of donated land registration.The related parties are suggested to handle the wakaf cases more maximally and to socialize the land registration and land donation that it can create a legal awareness in the community members and they understand the importance of land registration
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL TERHADAP PERWALIAN DAN HAK WARIS ANAK PERSPEKTIF KHI DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 mukhlishin, ahmad
Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 2, No 2 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.056 KB) | DOI: 10.22515/al-ahkam.v2i2.1019

Abstract

ABSTRAK Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahinya.Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang penulis ungkapkan diatas, maka dapat di tarik rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Terhadap Perwalian dan Hak Waris Anak Perspektif KHI dan UU No. 1 Tahun 1974? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Terhadap Perwalian dan Hak Waris Anak Perspektif KHI dan UU No. 1 Tahun 1974. Jenis penelitian ini adalah study kepustakaan (library research) adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Selanjutnya penulis menggunakan analisis non statistik sesuai untuk data deskriftif.Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak ada yang mengatur tentang perwalian terhadap anak akibat pernikahan wanita hamil. Oleh sebab itu ketentuan perwalian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 selagi anak tersebut dilahirkan dalam satu pernikahan yang dianggap sah oleh negara maka hak perwaliannya berada pada kedua orang tua sahnya tersebut. Karena di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pembagian hak waris, akan tetapi apabila anak tersebut sudah dianggap sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara otomatis anak tersebut mendapat hak waris dari garis keturunan ayah dan ibunya.Menurut KHI, Apabila anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar pernikahan) tersebut ternyata perempuan, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahkannya (menjadi wali nikah), yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan : ?Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.? Bagi Instansi Lembaga yang bertanggung jawab mengenai perkawinan, harus terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membina keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah.