This Author published in this journals
All Journal Al-Ahkam
Ridho, M Zainor
Faculty of Sharia State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Published : 3 Documents
Articles

Found 3 Documents
Search

Politik Konstitusi: Implikasi Politik Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan UU No. 42 Tahun 2008 Oleh Mahkamah Konstitusi Ridho, M Zainor
Al-Ahkam Vol 14 No 1 (2018): Januari - Juni 2018
Publisher : Faculty of Sharia State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/ajh.v14i1.1483

Abstract

Secara teoritik, terdapat dua akibat hukum lanjutannya yang bisa diidentifikasi, pertama, akibat hukum pra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah gugatan terhadap keputusan-keputusan KPU meliputi: penetapan tahapan Pilpres,  penetapan pasangan calon, dan pengadaan barang dan jasa; kedua, akibat hukum pasca Pilpres  adalah gugatan terhadap keabsahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.                Implikasinya keputusan Mahkamah Konstitusi harus diminimalisir sehingga tidak ada peluang bagi mereka yang kalah dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden untuk menggugat hasil pemilu karena Pemilu 2014 masih dianggap ilegal. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi ini akan berimplikasi pada lahirnya gerakan nasional yang menolak hasil Pemilu 2014 dari elit politik parpol peserta Pemilu 2014 yang gagal dalam kompetisi pemilu ini, karena merasa bahwa UU No. 42/2008 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum, tetapi kenyataannya masih digunakan sebagai dasar untuk pemilihan presiden 2014 mendatang. Kedua, keputusan Mahkamah Konstitusi akan berimplikasi pada perlunya DPR dan pemerintah untuk segera menyiapkan berbagai produk rancangan undang-undang tentang pemilu serentak untuk Pemilu 2019 karena pemilihan serentak membutuhkan peraturan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dikodifikasi. Lebih dari sinkronisasi, harmonisasi dan korespondensi antara dua UU ini dan undang-undang organik lainnya yang mengatur bidang politik, yaitu UU Partai Politik, UU Pemilu, UU MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi akan menghasilkan pelebaran berbagai revisi undang-undang lainnya. Ketiga, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini juga akan memicu kebutuhan pemilihan daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Karena sistem pemilihan eksekutif nasional dan legislatif harus selaras dengan model eksekutif dan pemilihan legislatif lokal.                Keempat, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini juga akan mendorong peningkatan kinerja hakim Mahkamah Konstitusi (MK) karena pilkada digelar serentak, baik secara nasional maupun lokal. Akibatnya, sengketa hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus meningkat 100%. Kelima, implikasi dari keputusan ini adalah kebutuhan untuk meninjau kembali masa kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di semua level. Konsekuensinya adalah bahwa kerja KPU dan Bawaslu menjadi ringan dan periode kerja lima tahun menjadi terlalu panjang.  Key words: transitional constitution, presidential election, and Law
M. Zainor Ridho Etnosentrisme: Ideologi Dalam Ilmu Pengetahuan Ridho, M Zainor
Al-Ahkam Vol 13 No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Faculty of Sharia State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/ajh.v13i2.1756

Abstract

Dalam perspektif analisis pengetahuan, orientalisme sebagai suatu wacana yang menciptakan tipologi-tipologi yang di dalamnya sifat-sifat dapat didistribusikan; orang Barat yang penuh semangat lawan orang Timur yang membangkitkan berahi, orang Barat yang rasional lawan orang Timur yang tak dapat diprediksikan, orang kulit yang gagah lawan orang kulit kuning yang kejam. Pandangan tentang orientalisme sebagai sebuah wacana kekuasaan yang muncul dalam konteks perjuangan geopolitik antara Eropa dan Timur Tengah memberikan dasar bagi salah satu studi yang paling berpengaruh akhir-akhir ini. Orientalisme merupakan sebuah wacana yang membagi dunia secara jelas menjadi Barat dan Timur; yang terakhir (yakni Timur) secara esensial bersifat asing, eksotik, dan misterius, namun juga sensual, irasional, dan secara potensial berbahaya. Tugas orientalisme adalah mereduksi kompleksitas masyarakat dan kebudayaan Timur yang membingungkan ke dalam tingkat yang dapat dipahami dan dapat diatur. Arti penting orientalisme adalah untuk menimurkan dunia Timur dan itu dilakukan dalam konteks ketidaksamaan kolonial yang mendasar. Orientalisme didasarkan atas fakta bahwa kita mengethau atau berbicara tentang orang-orang Timur, sementara mereka cukup tahu tentang diri mereka sendiri, dan juga tidak mampu berbicara tentang kita. Hubungan antara orientalisme, postmodernisme dan globalisasi dalam perdebatan teori sosial postmodern, telah melahirkan kontes budaya baru dalam budaya global untuk mentransformasikan hakikat karya intelektual. Kata Kunci Orientalisme, Postmodern, Globalisasi
SISI GELAP DEMOKRASI: ETNISITAS, KEADILAN, DAN PLURALITAS Ridho, M Zainor
Al-Ahkam Vol 14 No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : Faculty of Sharia State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/ajh.v14i2.1487

Abstract

Demokrasi telah dimaknai sebagai sebuah sistem politik yang menuntut adanya perubahan masyarakat menjadi sebuah konsep peradaban. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengharmonisasikan hubungan kita dan pengkelompokannya sehinggga semua itu akan dengan sendiri menjadi lebih cepat berkembang menjadi gagasan kebebasan, kesamaan, dan keadilan. Dimana berhasil dijalankan, demokrasi dapat disebut sebagai pemerintahan dari rakyat yang dibuktikan oleh perwakilan atas pilihan sendiri terhadap kepentingan dan keinginan mereka untuk mengkontrol. Ketika Woodrow Wilson, seorang Presiden Amerika Serikat selama perang dunia pertama, gagasan tenang “selamatkan demokrasi”, dia berfikir terhadap kebutuhan untuk menjaga sebuah lingkungan yang dapat membantu terhadap tumbuhnya peradaban demokrasi yang matang. Kata Kunci: Demokrasi, Etnisitas, Pluralitas