Djazimah, Siti
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Published : 3 Documents
Articles

Found 3 Documents
Search

ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA: Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta Djazimah, Siti; Habudin, Ihab
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2705.156 KB)

Abstract

Islam has expressly regulate the division of tasks and roles between husbands and wives fairly. Although the husband is obliged to provide sustenance for his wife and children, but the family law of Islam does not forbid a wife from helping her husband in making a living with her husband's consent and does not interfere with her obligations as a housewife. There is a wife in a family of craftsmen in the village of Tegal Kembang, Imogiri, Yogyakarta, which acts as the main breadwinners for their families. This article examines the wives who work as the wage earners by using the concept of maqa> s} id ash-shari'ah < 'ah. The impact that emerges of the role of the kapok craftsmen woman is more on the impacts that are in positive traits and it is associated with the hajjiy and daruriy needs. The wife who has an income has the economic independence power that can even sustain the needs of the family. Social interactions that occur in kapok craftsmen community, make a strong emotional connection between kapok craftsmen. While the social interaction with the "outside world" (consumers) clearly provides insight of the Kapok Craftsmen. As for the negative impact of the mother's role of Kapok craftsman towards parenting does not seem significant.[Islam secara tegas telah mengatur tentang pembagian tugas dan peran antara suami dan istri secara adil. Walaupun suami berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, tetapi hukum keluarga islam tidak melarang istri membantu suaminya dalam mencari nafkah dengan persetujuan suaminya dan tidak mengganggu kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Ada istri pada keluarga perajin kapuk di dusun Tegal Kembang, Imogiri, Bantul,  Yogyakarta, yang berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Tulisan ini mengkaji para isteri yang bekerja sebagai pencari nafkah dengan menggunakan konsep maqa>s}id asy-syari<‘ah. Dampak yang ditimbulkan dari peran yang dijalankan para ibu perajin kapuk adalah lebih pada dampak yang sifatnya positif dan hal ini terkait dengan kebutuhan yang sifatnya daruriy dan hajjiy. Para isteri yang mempunya penghasilan tersebut memiliki kemandirian dalam ekonomi bahkan dapat menopang kebutuhan keluarga. Interaksi sosial yang terjadi dalam komuitas perajin kapuk, menjadikan kuatnya hubungan emosional di antara perajin kapuk. Sementara  interaksi sosial dengan “dunia luar” (konsumen) jelas memberikan wawasan perajin kapuk semakin bertambah. Adapun dampak negatif peran ibu sebagai perajin kapuk terhadap pengasuhan anak tidak nampak secara signifikan.]
ANALISIS MAQÂṢID ASY-SYARÎ’AH TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Rikza, Muhammad Ubayyu; Djazimah, Siti
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 10, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.878 KB)

Abstract

The Constitutional Court made a revolutionary decision through the decision of Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 about the status of children outside of marriage. The decision stated that childrens born outside of marriage not only had a civil relationship with their mother and mother's family but also had a civil relationship with their biological father. Its implicates that children outside of marriage have the same rights with legal children, such as  earning a living, inheritance and equality before the law. Seen from the concept of maqâṣid asy-syarî'ah, the decision does not violate the Islamic law, otherwhise it is in the line with the principles of maqâṣid asy-syarî'ah especially the principles of ḥifẓ an-nasl and ḥifẓ an-nafs.  [Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan revolusioner dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan. Putusan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Implikasinya adalah anak di luar perkawinan mendapat hak sama dengan anak sah, mendapatkan nafkah, waris dan persamaan di hadapan hukum. Dilihat dari konsep maqâṣid asy-syarî’ah, putusan tersebut tidak melanggar hukum Islam, sebaliknya, ia sejalan dengan prinsip-prinsip maqâṣid asy-syarî’ah terutama prinsip ḥifẓ an-nasl dan ḥifẓ an-nafs.]
PELAKSANAAN KURSUS PRANIKAH DI KOTA YOGYAKARTA: URGENSITAS, EFEKTIVITAS HUKUM, DAN TINDAKAN SOSIAL Djazimah, Siti; Hayat, Muhammad Jihadul
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 11, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article describes the implementation of pre-marital courses that still contain several problems. One of them is, Indonesian Republic’s Ministry of Religion Regulation No. DJ.II / 491 of 2009 and Regulation No. DJ.II / 542 of 2013 in order to organize the pre-marital courses, but many related parties cannot implement it. This prompted the author to examine the views of the Head of KUA in the City of Yogyakarta regarding the urgency of pre-marital courses in an effort to form a sakinah family. After interviewing some related sources, the authors concluded: (1) all informants considered pre-marital courses to be very important as an effort to realize a sakinah family; (2) at the technical level, the implementation of pre-marital courses still faces some problems, such as budget issues, so that some KUA cannot held pre-marital courses; and (3) the implementation of pre-marital courses at KUA is based on religious traditions or beliefs rather than legal regulations. [Artikel ini menjelaskan tentang pelaksanaan kursus pra-nikah yang masih mengandung sejumlah masalah. Salah satunya adalah, meskipun Kementerian Agama RI telah mengeluarkan Peraturan No. DJ.II/491 Tahun 2009 dan Peraturan No. DJ.II/542 Tahun 2013 agar kursus pranikah diselenggarakan, namun banyak pihak terkait yang tidak dapat melaksanakannya. Ini mendorong penulis menelaah pandangan pandangan Kepala KUA Kota Yogyakarta tentang kursus pra-nikah dan urgensi dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Setelah mewawancarai narasumber-narasumber terkait, penulis berkesimpulan: (1) semua narasumber menganggap kursus pra-nikah sangat penting sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah; (2) pada tataran teknis, pelaksanaan kursus pra-nikah masih terbentur sejumlah masalah, seperti persoalan anggaran, sehingga beberapa KUA tidak bisa menyelenggarakan kursus pra-nikah; dan (3) pelaksanaan kursus pra-nikah di KUA didasarkan pada tradisi atau keyakinan agama daripada peraturan hukumnya.]