Haba, John
P2KK LIPI

Published : 6 Documents
Articles

Found 6 Documents
Search

Retorika Pemerintah dan Respon Masyarakat Studi Kasus di Indonesia dan Filipina Haba, John
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 1, No.1 (1997)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (684.212 KB)

Abstract

Greg Acciaioli-Jenifer Nourse (eds). Official Rhetoric-Popular Response Dialogue and Resistance in Indonesia and Philippines, Adalaide: Social Analysis-Journal of Cultural and Social Pracites No.35, April 1994. 164 Halaman
Ectasy Gaya Hidup: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia Haba, John
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 2, No.1 (1998)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1244.275 KB)

Abstract

Idi Subady Ibrahim (editor), Mizan, Bandung April 1997
NEW ORDER REGIME’S POLICIES ON FORESTRY: RESPONSES AND CHALLENGES Haba, John
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 5, No 1 (2003)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.856 KB)

Abstract

Tulisan ini membahas dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru di sektor kehutanan. Berbagai kebijakan kehutanan pemerintahan Soeharto sangat berkaitan dengan kebutuhan akan 2 (dua) pertimbangan utama: untuk menggantikan peraturan-peraturan yang berasal dari jaman pemerintahan Kolonial Belanda sehingga sesuai dengan kebutuhan jaman; sekaligus kebutuhan akan devisa negara dalam menunjang pembangunan nasional. Berbagai program yang diperkenalkan oleh pemerintah Soeharto antara lain berkaitan dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Kemasyarakatan. Selain program di sektor kehutanan tersebut, terdapat juga 3 (tiga) komponen utama/institusi yang dikutsertakan dalam kebijakan sektor kehutanan seperti Koperasi, Kelompok Pengusaha Kecil dan Menengah dan Lembaga-lembaga penelitian. Salah satu tujuan dari program-program di atas adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Bentuk keikutsertaan itu – dalam pandangan pemerintah - merupakan wujud dari strategi pengelolaan hutan berkelanjutan, di mana masyarakat lokal diikutsertakan dalam program-program sektor kehutanan. Kendatipun berbagai Undang-undang dan Peraturan-peraturan telah dibuat sejak era Soeharto (hingga era Reformasi); tetapi kualitas hidup masyarakat di dalam dan sekitar hutan belum banyak berubah. Kendala utama dalam mengimplementasikan program-program di sektor kehutanan adalah perilaku birokrat dan penentu kebijakan yang tetap menganggap masyarakat lokal sebagai pihak perusak lingkungan dan kelompok yang tidak memahami bagaimana menjaga kelestarian hutan, serta penamaan negatif lainnya yang tidak mendorong masyarakat melihat programprogram itu sebagai milik mereka. Tulisan ini selanjutnya akan menguraikan mengenai problematika, tantangan dan prospek dari kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia secara umum dan signifikansinya untuk masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
Budaya Materi dan Pengembangan Pariwisata di Biak – Numpor, Irian Jaya Haba, John
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 1, No.1 (1997)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1475.879 KB)

Abstract

Tulisan ini fokus pada budaya material di masyarakat Biak-Namfor yang bertujuan untuk mengembangkan pariwisata di wilayah tersebut. Seperti yang kita ketahui tentang Irian Jaya yang merupakan sebuah pulau dengan sumber daya alam yang melimpah disertai latar belakang budaya yang beraneka ragam. Berdasarkan data lapangan di Biak pada Desember 1995, artikel ini mendemonstrasikan bahwa wilayah Biak-Numfor memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang dapat digunakan untuk mengembangkan pariwisata. Lebih lanjut, penulis merangkai beberapa aspek yang melatarbelakangi budaya material masyarakat Biak yang disertai arti, fungsi dan alasan tradisi peninggalan nenek moyang kian menghilang. Artikel ini juga memberikan rekomendasi bagi masyarakat local dan pemerintah juga institusi sehingga mereka dapat merencakan dan membuat program pengembangan pariwisata.
ETNISITAS, HUBUNGAN SOSIAL DAN KONFLIK DI KALIMANTAN BARAT Haba, John
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 14, No 1 (2012)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.102 KB)

Abstract

Indonesia has more than 300 ethnic groups living scaterred in around 17.000 islands. Having said that, brilliantly Indonesian founding fathers such Soekarno, Hatta and other prominent leaders fought and struggled to lay down a very strong foundation, to bring all ethnic groups and its complexities into the one nation state. Since the beginning, the challenge is to bring all the ethnic groups, races, religious adherents together into one framework of thinking, that we are one nation being constructed from various social, ethnic and religious background. Various regional unrest during Soekarno’s era up to the present, should be discerned as a consequence of imbalance development policy and political ‘treatment’ especially over people who reside in outer islands. Although improvement and reorientation of development policies and programs have brought much changes for people who live far from Jakarta. But, the arrival of decentralization period which had started in January 1999, where the transferred of power from the center to the region resumed, some ethnic violents and clashes occurred. One among several ethnic tragedy happened in Indonesia, was the bloody Sangau Ledo and Sambas conflict that severely forced the Madura peoples to leave the West Kalimantan Province, a site they had resided for many years. After the uncertainty in the social and ethnic nexus among Madura, Dayak and Melayu peoples, as a result of the conflict, today the situation is gradually improving, and social interaction in the conflict sites is much developing to be better compared with the time when the clashes erupted.
REALITAS MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA: SEBUAH REFLEKSI Haba, John
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 12, No 2 (2010)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.187 KB)

Abstract

Adat Community around the globe particularly in Indonesia is facing a massive problem. This phenomenon refers to two cardinal issues namely: the willingness of the government to recogize their rights and existence, and how to maximizing their participation in national development programs. This paper deals with certain issues such as definition and concepts being debated, inconsistency to link between local history, identity socio-cultural and economic rights of the adat community. In this stage, the first party responsible for empowering the adat community is the government, however there is an immense disparity between ideal plan to empower them, and systemic deteriorating of the peoples’ life condition and all of their right. Implying some definitions and categories, this paper underlines as well as the actual life condition of adat community currently, that is not merely impacted on external factors but also from internal factors. This paper ends with six conclusions to emphazise ways for coping with current crisis of the adat community in Indonesia. Keywords: adat community, current realities and reflection.